Menjadi Polemik, Nurdin Menolak Penyaluran Bansos Pemerintah Pusat

Indeks Global Januari 24, 2024 0

Kepala Desa Gapuk, Nurdin 

LOMBOK BARAT, -  Kepala Desa Gapuk Sementara Waktu Akan menolak bantuan dari pemerintah pusat karena ini akan menjadi polemik di desa, Data penerima yang seharusnya 1215 KPM Menghilang terkena tsunami kurang lebih 977 KPM Hilang . Ini yang membuat pemerintah desa gapuk menolak bantuan itu. Hal itu dikatakan Nurdin saat di temui media ini. Rabu (24/1/2024).

Data kemiskinan ini menjadi sumber polemik dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Pasalnya, data yang digunakan sebagai acuan Bansos berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini berdampak pada ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerimaan Bansos oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Data kemiskinan di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung. Menimbulkan pro dan kontra Menurut data dari Kementerian Sosial (KemenSos) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Desa Gapuk memiliki 1.215 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program Cadangan Pangan Penduduk (CPP) dan Bansos Dampak El Nino pada Oktober-Desember 2023.

Namun, data tersebut terkena tsunami yang mengakibatkan data tersebut hilang kurang lebih 977 KPM.  untuk Bansos tahap pertama tahun 2024, yang bersumber dari Program Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data P3KE ini merupakan hasil pendataan penduduk tahun 2021.

Kepala Desa Gapuk, Nurdin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap data Bansos yang tidak sinkron antara desa, bappeda dan dinas sosial. Ia mengatakan pihak desa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memverifikasi data penerima Bansos, namun seringkali data yang muncul di dinas terkait tidak sesuai dengan data yang ada di desa.Oleh karena itu, Kami akan menolak Untuk sementara waktu Penerimaan Bansos dari pemerintah pusat karena ini akan menjadi Polemik.

“Selain itu juga , kami punya kategori warga yang sudah mampu dan tidak layak lagi menerima Bansos, karena mengingat banyaknya bantuan yang masuk ke desa. Kami sudah melakukan verifikasi data tersebut, tapi ketika ada kebijakan dari dinas terkait, data yang muncul malah sebaliknya. Yang layak tidak muncul, yang tidak layak malah muncul. Ini yang menjadi kontradiksi,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan pihak desa sudah memiliki sistem penginputan data yang baik dan akurat, namun sistem yang ada di dinas sosial sepertinya tidak maksimal. Ia menduga ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pengambilan data dari desa ke dinas sosial.

“Kami tidak tahu apakah ini copy-paste atau bagaimana. Kami berharap data yang ada di desa dan di dinas sosial bisa linear dan sinkron. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan bagi kami yang mengurus data di desa. Kami berharap ada sinkronisasi data antara desa dan dinas sosial. Kalau kami sudah memperbaiki data di desa, tolong juga diperbaiki di dinas sosial. Jangan sampai ada kebijakan yang malah menimbulkan masalah di bawah,” katanya.

Nurdin juga mengeluhkan kurangnya koordinasi dan keterlibatan desa dalam proses verifikasi data Bansos. Ia mengatakan bahwa ada beberapa program Bansos yang datang tiba-tiba tanpa melibatkan desa dalam penyajian data. Padahal, menurutnya, data yang ada di desa lebih akurat dan terpercaya.

“Baru-baru ini ada program Bansos dari P3KE yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak tahu siapa saja yang berhak menerima Bansos ini, karena data yang digunakan bukan data dari desa. Kami merasa tidak dihargai sebagai pihak yang paling tahu kondisi warga kami. Kami berharap ada komunikasi dan partisipasi yang lebih baik antara desa dan dinas terkait dalam hal Bansos,” keluhnya.

Di Tempat terpisah , Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (Kabid FM) Lobar, Zainul Mutaqin, mengatakan data P3KE ini menunjukkan Lobar memiliki 61.100 KPM. Setelah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, data tersebut meningkat menjadi 91.600 KPM. Zainul mengaku bingung dengan perbedaan data yang sangat besar ini.

“Kami melakukan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang harus kami ambil terkait perbedaan data ini. Kami berharap hasil verifikasi dan validasi data nanti bisa mengubah data ini. Namun, kami tidak bisa menambah data, karena itu sudah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),” ujar Zainul,

Zainul menambahkan, pihaknya berupaya memastikan Bansos tidak salah sasaran dengan melakukan verifikasi data. Namun, ia mengakui ada kesulitan dalam melaksanakan Verival, terutama di Desa Gapuk yang mengalami penurunan data yang sangat signifikan.

“Penurunan data ini sangat besar, karena sumber datanya yang berbeda. Data yang sekarang ini tidak melalui Dinas Sosial, tapi langsung dari Bappenas. Kami berharap pemerintah pusat bisa mendengarkan aspirasi kami dan memberikan solusi yang adil bagi masyarakat kami,” ungkap Zainul.