Kelebihan Perjalanan Dinas Dewan, Menjadi Temuan BPK RI

Globallombok Desember 26, 2019 0

Kepala BPK RI Perwakilan NTB Hery Purwanto , Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama Ketua DPRD Hj. Nur Hidayah

MATARAM 

,  Globallombok.com – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama Ketua DPRD Hj. Nur Hidayah, dan Plt. Inspektorat H. Ilham menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB semester II 2019, tentang hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Kegiatan digelar di Aula Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Kamis (26/12/2019).

Pada semester ini, BPK lebih banyak memberikan porsi pada pemeriksaan kinerja dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal itu sesuai dengan keinginan BPK untuk meningkatkan kemanfaatan organisasi bagi entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan tersebut antara lain pemeriksaan kinerja pendidikan pada Pemprov NTB, kinerja kesehatan pada Pemkab Lombok Timur, kinerja PFM pada Pemkab Lombok Tengah, kinerja KPU terkait pemilihan legislatif dan presiden, dan pemeriksaan kinerja pariwisata pada Pemkab Lombok Utara. Sedangkan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain belanja pada Pemkab Lombok Barat dan Pemkab Sumbawa Barat, serta pendapatan pada Pemprov NTB. 

“Kedepannya pemeriksaan kinerja dengan local content akan lebih diprioritaskan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB Hery Purwanto dalam sambutannya.

“Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait hasil pemeriksaan belanja untuk Lombok Barat, BPK sendiri mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Bupati H. Fauzan Khalid dan jajaran. Kendati hasil yang diperoleh adalah “Sesuai Kriteria dengan Pengecualian” terhadap ketentuan terkait Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah, BPK berharap agar tindak lanjut segera dilakukan.

Plt. Inspektorat H. Ilham

Temuan berulang seperti kelebihan perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan, kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal di beberapa OPD kembali menjadi temuan BPK.

“Terkait LHP yang kita terima memang masih memiliki catatan-catatan. Terkait itu langkah pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan DPR, dan semua OPD terkait. Tentu kita juga akan bersurat resmi ke semua OPD terkait agar menjadi perhatian serius untuk lebih jauh kedepan lagi agar tidak terulang kembali,” kata H. Ilham menanggapi temuan tersebut usai acara.

Terkait dengan temuan kelebihan perjalanan dinas di dewan, Ilham mengaku sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan melaksanakan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Ia berharap temuan semacam itu tidak terulang kembali di tahun berikutnya.

“Hari ini kita terima masih ada temuan terkait dengan itu. Itu akan menjadi pembelajaran kita bersama yang cukup berarti. DPR tidak bisa mengabaikannya, kita tidak ingin hal itu terulang lagi. Kita tidak ingin perangkat daerah kita berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum, red),” tegasnya.(gl 02).

Berita lainnya klik ⬇️⬇️⬇️⬇️
globallombok.com