PJ Gubernur NTB Evaluasi PPDB, Aidy Furqan: 9000 Kursi SMA Belum Terpenuhi
 |
| Pj Gubernur NTB, Hasanudin dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H. Aidy Furqan |
MATARAM, - Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan dampak yang signifikan.Ribuan calon siswa baru masih belum mendapatkan sekolah pada PPDB ini, sehingga Pj Gubernur NTB, Hasanudin, telah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB di daerah tersebut.
Pj Gubernur Hasanudin secara terbuka mengakui bahwa masalah alokasi murid dengan ketersediaan sekolah yang tidak memadai merupakan hal yang sering terjadi setiap tahun dalam penyelenggaraan PPDB.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan penyebab dari ketimpangan ini.
“Pada bagian ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB telah memberikan laporan kepada saya mengenai kondisi tersebut.” Katanya kepada media ini.
Evaluasi yang akan dilakukan mencakup pengaturan ulang proses pendaftaran peserta didik baru, serta penyesuaian alokasi murid dengan kapasitas sekolah yang tersedia.
Evaluasi menyeluruh ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem PPDB.
“Dengan demikian diharapkan para calon siswa baru yang belum mendapatkan sekolah pada PPDB 2024 dapat segera teralokasikan dengan baik dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.” Harap PJ Gubernur NTB.
Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan sistem PPDB yang dapat diimplementasikan pada tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan dalam penerimaan peserta didik baru di NTB.
Sebagai pemangku kepentingan terkait, masyarakat dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memberikan masukan dan dukungan dalam proses evaluasi ini.Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan hasil evaluasi yang dilakukan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penerimaan peserta didik baru di NTB.
“Selain itu, penting untuk diingat bahwa evaluasi adalah langkah awal dalam upaya perbaikan sistem.Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam, diharapkan sistem PPDB di NTB dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.” Ujarnya.
Pj Gubernur mengatakan pendidikan merupakan investasi generasi untuk jangka panjang. Untuk itu pemprov akan mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan anak yang tidak bisa masuk sekolah.
“Inikan bahan evaluasi, mungkin kita akan ada opsi-opsi lain. Yang jelas, apapun yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat kita semua,” bebernya.
Dikutip dari situs Radar lombok , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H. Aidy Furqan sebelumnya mengatakan masih ada sekitar 5.000 pendaftar calon siswa baru yang belum terdistribusi ke sekolah.
Sementara itu, jumlah kursi SMA yang masih belum terpenuhi ada sekitar 9.000 kursi. Itu artinya masih banyak sekolah belum mendapatkan distribusi siswa baru.
Aidy menyebutkan bahwa dari data yang diterima ada sekitar 5 ribu calon siswa baru jenjang SMA/SMK belum mendapatkan sekolah pada pelaksanaan PPDB 2024/2025.
Namun dari jumlah itu, masih ada sekitar 9 ribu kursi yang disiapkan Dinas Dikbud NTB.
Ada beberapa opsi, diantaranya menambah rombongan belajar (rombel) atau menggeser ke zona yang berdekatan dengan domisili pendaftar calon siswa baru. Tidak keluar dari zona dan paling jauh, yakni zona irisan.
“Kami berharap masyarakat menerima aturan yang telah ada. Kalau dipaksakan kepada sekolah tertentu, semua ingin di sekolah tertentu tersebut,” ucapnya.
Pihaknya memastikan semua pendaftar calon siswa baru dapat diterima di sekolah dan melanjutkan pendidikan menengah. Dinas Dikbud NTB akan mencarikan cara agar para pendaftar calon siswa baru itu tetap bersekolah.
Hanya saja, para pendaftar calon siswa baru yang belum diterima, tidak bisa memaksakan diterima sekolah keinginan mereka dan orang tuanya, tetap didistribusi di sekolah terdekat tempat tinggal dan yang masih kurang jumlah siswanya. “Semua siswa bisa difasilitasi yang penting jangan pernah memaksakan kehendak saja,” tugasnya. (gl 02).
Posting Komentar