TSK Mafia Tanah Tidak Ditahan Polda NTB, Siapa Bermain ?

Globallombok Desember 02, 2022 0

Oni Husaen Al Jufri Sebagai Kuasa dari pemilik tanah

LOMBOK BARAT, _ Instruksi Presiden RI dan Kapolri Gebuk Mafia tanah diabaikan, dianggap angin lalu oleh Aparat penegak hukum wilayah Polda Ntb. Kasus mafia tanah di desa batulayar, kecamatan batulayar kabupaten Lombok Barat yg berhasil diungkap oleh Dirkrimum polda Ntb tidak dibarengi dengan langkah penindakan yg serius terbukti hingga hari ini, para TSK berkeliaran bebas. Hal itu diungkapkan langsung oleh Oni Husaen Al Jufri Sebagai Kuasa dari pemilik tanah. Jumat,2/11/22.

Apa yang pernah disampaikan oleh Dirkrimum Polda NTB pada bulan lalu,  untuk segera melakukan penangkapan terhadap para TSK itu hanya pepesan kosong belaka. TSK yg sdh ditahan 1 orang malah ditangguhkan oleh polda NTB. Padahal Kapolri berulang kali memberikan peringatan kepada jajaran dibawahnya untuk tidak menggantung kasus atau Ghosting.

" Instruksi Kapolri ini mesti dikawal,karena pelaksanaan operasionalnya selalu tumpul dibawah. Kasus mafia Tanah di kawasan  Senggigi ini sudah menjadi perhatian publik karena praktek sertifikat ganda/double sertifikat . Biasanya,  terjadi di kawasan wisata Sekotong kabupaten Lombok Barat dan kawasan wisata di kabupaten Lombok  tengah, akibatnya para investor ragu-ragu  untuk berinvestasi di kawasan itu. " Tambah Oni panggilan akrab nya. 

Selain itu , Investor butuh kepastian hukum, lambatnya pengembangan pembangunan pariwisata di sekotong dan lombok tengah hingga saat ini sejak booming sektor pariwisata di NTB tahun 1994. karena faktor dokumen kepemilikan tanah yg amburadul. 

Para pelaku bisnis di sektor pariwisata kawasan senggigi serta Masyarakat di lingkar kawasan senggigi sangat menyesalkan munculnya kasus mafia tanah di batu layar senggigi.

Pemda lombok barat yang sedang berupaya mempromosikan kawasan wisata senggigi dengan berbagai kegiatan Promosi wisata di daerah tersebut.

Oni juga mengatakan Lombok barat tercoreng dengan ulah para mafia tanah yang beroperasi secara sistemik. Pemda lombok barat sangat dirugikan dengan praktek praktek para mafia tanah di wilayah tersebut karena potensi besar pembangunan di sektor Pariwisata menjadi terhambat,akibatnya PAD dari sektor pariwisata tidak maksimal. 

"Untuk itu, Pemda kabupaten lombok barat harus memberikan perhatian serius atas kasus mafia tanah di batu layar senggigi karena ini menyangkut citra Senggigi sebagai icon pariwisata NTB di level nasional maupun internasional. " Ungkapnya.

Lebih lanjut , ia mengatakan Jangan biarkan segelintir orang seperti kades,Notaris,Bpn,broker tanah, sekumpulan tanah yg merupakan jaringan mafia tanah mengeruk keuntungan   dengan merusak Citra kawasan senggigi yang sudah mendunia sejak 1991 sebagai icon pariwisata NTB dengan praktek sertifikat ganda/di palsukan. 

"Bapak Kapolda NTB Irjen.Pol.Djoko Poerwanto sebagai pemimpin tertinggi institusi Kepolisian di wilayah NTB, sudah sepatutnya memberikan perhatian serius atas kasus ini. Kapolda NTB yang memiliki Rekam jejak cukup lama di KPK dan di Mabes Polri mestinya sangat mudah untuk menggebuk, berantas Mafia tanah sesuai arahan Presiden RI Jokowi serta Kapolri Jenderal.Listyo Sigit. " Katanya kecewa 

Bahkan, Sejak kasus ini dilaporkan, sudah 2 Kapolda yang menjabat, 2 Dirkrimum, 4 kasubdit yang menangani dalam tempo 1 tahun 7 bulan. Dalam proses penyelidikan, penyidikan para penyidik sudah menyampaikan kepada pelapor bahwa kasus ini terang benderang. Sempurna kasus ini merupakan mafia tanah. Istilah penyidik Berjamaah karena banyak pihak yang terlibat. 

Investigasi lapangan yg dilakukan pelapor, ada jejak-jejak  intervensi dari pihak luar yaitu oknum pejabat,serta pengusaha kuat ternama asal lombok untuk tidak menahan para TSK mafia tanah. 

"Praktek KKN semacam ini mestinya sudah tidak boleh hidup di era Reformasi ini. Apalagi kita tahu bahwa Kapolda NTB saat ini merupakan pendekar Hukum yang tidak kita ragukan dengan track Record selama ini baik selama di KPK maupun mabes polri. Sebagai pelapor kami minta Bongkar, berantas mafia tanah sesuai pesan Presiden RI Jokowi dan instruksi Kapolri." Ungkap Oni kepada media ini. (Gl 02)