Diduga Ada Oknum Mafia Tanah Di BPN Lombok Barat, Sahril: Tangkap Semuanya
LOMBOK BARAT, _ Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU NTB, Sahril SH saat mengadakan konferensi pers terkait mafia Tanah di salah satu rumah makan yang ada di Mataram. Sabtu, 03/12/22. Mengatakan bahwa ia menduga adanya oknum mafia Tanah di BPN Lombok Barat.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah. Jokowi minta Hadi tak memberi ampun para mafia tanah. Perintah ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dari Istana Negara, Jakarta, beberapa hari yang lalu.
"Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak sudahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah'. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu rakyat," kata @Jokowi.
Disebutkan pula bahwa konflik tanah atau sengketa lahan bisa berdampak mengerikan. Menurut Jokowi, konflik tanah bisa menimbulkan perkelahian bahkan berakibat fatal saling membunuh. Karenanya sebisa mungkin konflik lahan harus dihindari dengan pembuatan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti hukum yang sah.
Apa yang dikatakan presiden kita itu ," jangan kasi ampun mafia Tanah" harus ditahan semuanya jangan ada penangguhan tidak boleh itu, jangan tunda-tunda karena ini merugikan rakyat dan menyangkut hak rakyat dan sejengkal tanah aja harus di pertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.
"Lebih lanjut, terkait sertifikat ganda BPN Lombok Barat harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas yang di ajukan dan kalau BPN mengeluarkan sertifikat ganda perlu diduga ada oknum mafia Tanah di BPN Lombok Barat itu. " Ungkap Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU NTB, Sahril SH saat mengadakan konferensi pers terkait mafia Tanah di salah satu rumah makan yang ada di Mataram. Sabtu, 03/12/22.(gl 02)
Posting Komentar