Kanwil Kemenkum HAM dan Pemprov NTB Sepakati MoU Bidang Kekayaan Intelektual

Penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Haris Sukamto dengan Gubernur NTB di Bidang Kekayaan Intelektual,  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.


LOMBOK BARAT
, - Memberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) diyakini dapat mendorong lahirnya banyak inovasi serta menghadirkan keuntungan. Bahkan, mendaftarkan HAKI terhadap suatu inovasi maupun suatu hasil produk menjadi prasyarat mutlak untuk bisa bersaing pada kompetisi pasar global.

Ketika menghadiri dan memberikan sambutan pada Kegiatan Penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB di Bidang Kekayaan Intelektual,  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., telah menekankan pentingnya hal tersebut. Ia memandang di tengah era digitalisasi dan kompetisi saat ini, telah banyak terjadi pengklaiman terhadap hasil karya yang memiliki inovasi maupun kekayaan Intelektual yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. 

Menurutnya, jika HAKI ini tidak dijaga maka akan sangat merugikan orang-orang yang betul-betul menggagas dan menciptakan inovasi maupun hasil karyanya. Sebaliknya jika perlindungan terhadap HAKI ini bisa dijaga maka akan sangat membantu menjaga keberlangsungan inovasi bahkan masyarakat bisa meraup keuntungan terhadapnya.

"Sehingga pencipta atau pemilik produk dapat memiliki hak untuk mematenkan karya atau produknya dan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil kreativitas," kata Sekda di Hotel Aruna Senggigi, Kamis (4/3/2021).

Lebih jauh Sekda menyebutkan, banyak produk-produk baik itu jasa, budaya, kesenian dan jenis lain yang dihasilkan masyarakat NTB, belum terdaftar pada HAKI. Dikhawatirkan produk-produk tersebut nantinya diklaim oleh pihak-pihak lain terlebih mengkomersialisasikannya secara masif demi meraup keuntungan. Untuk itu ia berharap agar berbagai inovasi dan karya yang telah masyarakat NTB hasilkan dapat segera didaftarkan.

"Masyarakat kita harus difasilitasi dan dibimbing supaya memahami tentang pentingnya kekayaan intelektual ini," harap Miq Gite sapaan Sekda.

Oleh karenanya, Sekda sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Kemenkum HAM NTB. Ia yakin dengan banyaknya HAKI yang terdaftar bisa menjadi modal berharga untuk bisa bersaing dipasar global. 

"Pemrov. NTB menyampaikan apresiasi, ditengah pandemi Covid-19, sudah mengingatkan masyarakat untuk berbenah untuk segera melakukan kerja-kerja administrasi, mendaftarkan karya-karya intelektual yang dimiliki. Sehingga begitu Covid berlalu, sudah siap bertempur dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang," tutupnya.

Senada dengan Sekda, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB,  Haris Sukamto, menegaskan bahwa intinya, ia  tidak ingin warga NTB kecewa dikemudian hari, ketika apapun yang dimiliki diklaim atau dipatenkan hak intelektualnya oleh daerah lain atau negara lain.

"Jangan sampai kita baru tergopoh-gopoh, saat orang lain mematenkan karya tersebut. Kenapa itu ada disana sedangkan itu milik kita," tegasnya.

Selain itu, ia mengajak merubah pola pikir, betapa pentingnya  melindungi kekayaan intelektual, guna mewujudkan kemajuan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal maupun personal. Seperti perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pembangunan nasional khususnya di wilayah NTB.

"Sehinga penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual, untuk pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual, perlindungan hukum KI, pertukaran informasi dan data inventarisasi intelektual komunal dan personal dapat terlaksana dengan baik ," tutupnya

Kegiatan ini turut dihadiri, Assisten I dan Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov. NTB, Direktur KI Kemenkum HAM NTB dan pejabat lingkup Kemenkum HAM NTB serta perwakilan kabupaten/kota se-NTB.( Gl 02).

Belum ada Komentar untuk "Kanwil Kemenkum HAM dan Pemprov NTB Sepakati MoU Bidang Kekayaan Intelektual"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1 Iklan Daun Kelor

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel