Pulihkan Kondisi Ekonomi, Awal TA 2021 Eksekusi Anggaran Harus Kencang

Indeks Global Desember 02, 2020 0

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd.,

MATARAM , - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., optimis perekonomian daerah yang sempat minus dikarenakan pandemi Covid-19 bisa membaik pada tahun berikutnya. 

Hal tersebut diungkapkan Wagub selepas menghadiri penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman antara 34 Gubernur  dengan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia, disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Pusat secara virtual pada Rabu, 2 Desember 2020. 

”Biasanya diwaktu normal eksekusi anggaran kenceng di akhir-akhir saja. Tapi sekarang karena proses  pemulihan ekonomi dimasa pandemi eksekusi anggaran dari kuartal pertama harus kenceng supaya baik pertumbuhannya,” jelas Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Untuk pengawasan sendiri diungkapkan Ummi Rohmi , Pemprov NTB memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan BPKP NTB.  Setiap perencanaan hingga eksekusi anggaran Pemrov NTB selalu berkonsultasi  dengan BPKP. Hal tersebut untuk saling menjaga agar penggunaan uang negara bisa terus aman dan tepat sasaran. 

”Kita optimis InsyaAllah perekonomian kita semakin baik,” ucap Wagub perempuan pertama di NTB tersebut. 

Kepala BPKP Pusat,  Muhammad Yusuf Ateh, saat acara tersebut menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi   busur pengenggerak perekonomian utama di masa pandemi. Oleh karena itu, sejak Januari mendatang, pembelanjaan harus dilaksanankan dengan cepat, tepat, dan akuntabel, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik. 

Selain itu, Kepala BPKP Pusat juga menekankan pentingnya pengawasan dan ketelitian dalam membelanjakan anggaran. Sehingga tidak ada oknum nakal yang memanfaatkan kondisi tersebut demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah dan Pengawas harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya.

”Kami ingatkan hati-hati dan tetap akan ada pemeriksaan. Kita berharap BPKP mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan ini agar pelaksanaannya bisa cepat, tepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, tidak semua pemda memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun dan membuat program yang pas dan mengeksekusinya dengan baik. Sehingga harus mengutamakan fungsi dampingan, dalam hal ini bekerjasama dengan BPKP. 

”Jangan lupa untuk selalu mengutamakan fungsi dampingan,” pesannya. (Gl 02).