Semua Level Pemerintahan Harus Bersinergi Wujudkan Disiplin Protokol Covid-19





Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah


Mataram - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, yang digelar secara virtual.

Rakor sekaligus pengarahan dari pemerintah pusat ini membahas sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak, untuk perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19 dan pencapaian target realisasi APBD 2020. Rakor digelar pada Senin, 10 Agustus 2020 di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019, maka sosialiasi protokol Covid-19 haruslah diintensifkan.

Protokol Covid-19 yang paling utama meliputi, penggunaan masker di tempat keramaian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Kita sudah paham. Namun, Bapak Presiden berpendapat bahwa pelaksanaannya belum maksimal, kita masih benyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan juga belum maksimal, juga jarak yang masih juga kerumunan,hingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi," ungkap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Karenanya, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Terlebih, Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, apabila hanya mesin pemerintah pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah maka akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19.

"Oleh karena itu perlu ada sinergi dan kekompakan langkah pusat dan daerah, mesin pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin 548 daerah perlu juga all out, kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur-struktur informal," ajaknya.

Pada struktur informal ini, terdapat Tim Penggerak PKK dan juga relawan dalam secara aktif menyosialisasikan protokol Covid-19 kepada masyarakat. 

Sosialiasi akan dilakukan dari berbagai lini. Adapun operasi ‘darat’ yakni, kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan operasi udara yakni, kegiatan masif melalui media, baik konfensional maupun media sosial dengan lebih sistematis dan lebih terstruktur.

Kelapa BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan bahwa pelayanan umum yang terbaik adalah ketika kita mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat. Oleh karenanya semua hal yang dilakukan pada saat ini tentu menjadi sebuah tonggak sejarah, sehingga keselamatan masyarakat menjadi hal yang paling utama. 

Pihaknya saat ini sedang merancang sebuah strategi baru, yang mana memanfaatkan media secara maksimal. Sebab dari hasil survei, 63% keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media. "Kami berharap Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa mendapatkan strategi yang tepat untuk daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi," ungkapnya.

Penyampaian program oleh daerah diharap melalui orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat dan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor. Yang mana, TP-PKK dinilai penting dan strategis dalam mengedukasi masyarakat.

"Sebagian masyarakat kita, sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka, oleh karenanya kehadiran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid ini," terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa Covid-19 bukanlah rekayasa dan bukan konspirasi. Ia juga mengatakan bahwa Covid-19 ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Sebab korban telah mencapai lebih dari 700 ribu orang.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa saat ini, strategi yang tepat yakni melindungi kelompok yang rentan. "Apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, maka paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85% bagi masyarakat kita," terangnya.

Lebih jauh, Ia meminta, perlindungan juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan.

Sementara itu Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan terkait desa tanggap Covid yang telah berjalan, salah satunya yakni pembentukan relawan desa lawan Covid-19. Relawan ini bergerak dalam rangka, agar desanya betul-betul bisa melakukan suatu aktivitas untuk tanggap dan aman Covid 19. 

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian menerangkan bahwa pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam membantu pemerintah menangani Covid-19. 

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar dalam menyosialisasikan protokol Covid-19 ini sekreatif mungkin. “Masing masing daerah dibebaskan dalam melakukan sosialsisasi, terpenting setiap daerah melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kegiatan pembagian masker secara aktif lagi," ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang mengusung sebuah gerakan yakni "PKK Gebrakan Masker". Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan aksi masyarakat untuk menggunakan masker. Ia juga mengimbau agar Ketua TP-PKK di daerah untuk dapat memulai gerakan ini secara aktif. (gl 02).




Belum ada Komentar untuk "Semua Level Pemerintahan Harus Bersinergi Wujudkan Disiplin Protokol Covid-19"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel